PIKIRANACEH.COM | Banda Aceh – Terganggunya layanan BSI beberpa waktu lalu masih berbuntuk panjang di Provinsi Aceh khususnya. Berbagai isu masih mencuat belakang ini hingga isu Genk Hacker telah mencuri 15 juta data nasabah BSI dan mengancam akan menjualnya melalui twiter.
Selain itu turut juga pengamat ekonomi diari Unimal menyebut Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat pelit terhadap pengembangan sistem layanannya, hingga Kadin Provinsi Aceh meminta kepada pemerintah Daerah agar Bank konvensional untuk beroperasi lagi di Aceh.
Baca Juga: Geng Hacker LockBit Curi 15 Juta Data Nasabah BSI, Ancam Dijual Jika Gagal Lakukan Hal Ini
Saat ini giliran Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banleg DPRA) mulai melakukan kajian terkait rencana perubahan atau revisi qanun (peraturan daerah) Aceh terlampir Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Ketua Banleg DPRA Mawardi, di Banda Aceh mengungkapkan “Kita sudah melakukan pertemuan (mengkaji wacana revisi qanun LKS. Red) bersama anggota dan seluruh tenaga ahli Banleg,” Sabtu, (13/5/2023).
Baca Juga: Pengamat ekonomi Universitas Malikul Saleh Sebut BSI Pelit Dalam Pengembangan Sistemnya
Pertemuan tersebut dilakukan guna menyahuti permintaan revisi qanun LKS sebagaimana yang disampaikan dalam surat pengantar Gubernur Aceh Nomor 188.34/17789 terkait rancangan qanun tentang perubahan atas qanun tentang LKS.
“Kami sudah mendapatkan tembusan surat dari Pemerintah Aceh atas rancangan qanun perubahan tentang LKS, makanya tadi kita bahas di internal Banleg terlebih dahulu, apa langkah-langkah yang perlu diambil,” ujar Mawardi.
Baca Juga: Dampak BSI Eror, Sejumlah Pengusaha SPBU di Aceh Gagal Tebus Minyak ke Pertamina
Dalam pertemuan internal Banleg tersebut, ujar Mawardi, muncul banyak pandangan, di mana ada yang setuju maupun tidak terhadap rencana revisi mengingat qanun tersebut baru berjalan, dan sudah banyak hal yang berlangsung atas ekonomi Aceh meskipun sejauh ini belum efektif.
Lanjut Mawardi, Salah satu hal yang diperbincangkan, yaitu mengenai gangguan layanan BSI dalam beberapa hari terakhir, di mana telah mengganggu transaksi ekonomi Aceh.
Kemudian, juga ada masukan bahwa semestinya perbankan di Aceh jangan hanya didominasi oleh Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, sehingga ketika satu layanan terganggu bisa memberikan dampak yang cukup besar.
“Tadi teman-teman juga berpendapat agar perbankan syariah yang sudah beroperasi di Aceh seperti CIMB Syariah, Maybank Syariah, BTN Syariah, BCA Syariah dapat membuka kantor di seluruh kabupaten/kota se Aceh, sehingga kesannya di Aceh bukan hanya ada dua bank saja,” sebut Mawardi.
Selain itu Mawardi juga menyampaikan, karena masih terjadi perbedaan pendapat, maka pihaknya segera melakukan kajian dan konsultasi kembali dengan melibatkan multi stakeholder seperti ulama, santri, para ahli ekonom/ekonomi islam, Bank Indonesia, OJK, dan unsur terkait lainnya.
“Kiranya pertemuan multi stakeholder atas isu-isu yang berkembang saat ini nantinya dapat disepakati langkah yang tepat dan strategis dalam menguatkan sistem ekonomi islam di Aceh,” demikian tutup Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banleg DPRA) Mawardi.
Sebelumnya, Ketua DPRA Pon Yahya menilai bahwa sudah saatnya Aceh mengevaluasi regulasi terkait keuangan syariah yang saat ini berlaku di tanah rencong.
Saiful Bahri yang akrap disapa Pon Yahya menyebutkan “Mungkin sudah saatnya kita mengkaji kembali Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS),”.
Pernyataan tersebut disampaikan Pon Yahya setelah melihat dampak di tengah masyarakat Aceh akibat gangguan sistem BSI dalam beberapa hari ini yang dinilai telah berdampak terhadap perekonomian Aceh.
Sehingga karena permasalahan itu, telah timbul rencana revisi dan harapan mengembalikan operasional bank konvensional ke Aceh.
