PIKIRANACEH.COM, LHOKSUKON – Melirik Luas Aceh Utara dengan berbagai tantangan dalam eksekusi Program menjadi sebuah dilema bagai Para pemangku kepentingan,namun hal ini tidak menjadi sebuah alasan bahwa penyelenggara Negara harus menyerah untuk membangun Aceh Utara lebih maju.
“ini adalah persolan yang terjadi setiap tahun ditambah lagi dengan rumitnya penanggulangan banjir yang melanda di setiap tahunnya,” sebut Hamdani yang juga Kabag Kominfo Aceh Utara.
Menurutnya, Banjir yang terjadi di Aceh Utara dilihat dari segi akibatnya ibarat manusia yang sudah diserang penyakit komplikasi, dimana dari dangkalnya sejumlah sungai, kemudian kondisi tanggul yang sudah kritis dimana rata – rata tanggul belum pernah dilakukan renovasi mencapai 15 sampai 25 tahun.
“Yang tentunya akan mudah digerus oleh derasnya arus sungai, selain itu juga hutan mulai terganggu dengan pengembangan lahan masyarakat dan perusahaan serta koperasi,” sebut Hamdani yang juga mantan Kabag Humas Sekdakab Aceh Utara.
Ditambah lagi curah hujan yang tinggi serta perubahan cuaca yang tidak menentu, tentunya ini menjadi sejumlah faktor yang perlu disentuh secara bersamaan sehingga banjir akan dapat direduksi.
Kemudian lanjutnya, disinggung dari segi tahapan pembahasan anggaran dan pengesahan anggaran juga menjadi perhatian bersama, dimana eksekutif dan legislatif harus seiring sebahu atau “sapue pakat” dalam upaya percepatan Pengesahan APBK, sehingga tidak ada yang mengabaikan tugas fungsi masing masing yang telah diamanatkan Undang Undang dan Peraturan tentang Penganggaran.
Hal ini penting untuk penyerapan anggaran dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik, selain itu ekonomi masyarakat juga akan tumbuh jika penacairan dana Pembangunan cepat dan tepat waktu, uang akan berputar di Kota dan 852 Gampong, apalagi Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir rata – rata mencapai 900.000.000 per Gampong.
Lebih lanjut menyampaikan, Aceh Utara sendiri kita lihat dalam melaksanakan pembangunan yang merata juga sudah mengarah ke penataan yang dapat digolongkan menenuhi standar, namun disana sini masih terdapat hambatan – hambatan kecil yang harus diselesaikan dengan melibatkan semua elemen masyarakat demi Aceh Utara dan masyarakat tercinta.
Adapun Proyek Berskala Nasional atau PSN ini juga perlu pangawalan oleh legislatif yaitu Anggota DPR RI DPRA dan DPRK menyangkut kapabilitas dan Kwalitas kerja Para Pihak ketiga, tak ada yang luput dari monitoring Para Legislatif dan Eksekutif bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat, ini dianggap penting untuk capai Mutu Proyek yang dibangun.
“Pelibatan masyarakat selama ini dalam pembangunan juga perlu dipertahankan,dimana masyarakat ada ruang Partisipasi, jika ini dipandang tidak penting maka akan terjadi gesekan ketika bangunan yang dikerjakan ditidak membawa manfaat bagi masyarakat Luas. Kontrol Sosial juga tak kalah penting baik dari Jurnalis maupun LSM, ini bentuk pengawasan berlapis sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat akan terkabul,” sebut Hamdani.
Sudah saatnya seluruh lapisan masyarakat bersatu padu dalam mamajukan daerah, saling membantu dalam upaya pencapaian Perubahan, ini sesuai denga Ajaran yang dituntun Nabi Basar Muhammad SWT , kita satu maka kita kuat, Semoga Aceh Utara terus maju dan bermartabat, tutup Hamdani.***
