PIKIRANACEH.COM – Terkait usulan T Aznal Zahri sebagai calon PJ Bupati Aceh Utara oleh DPRK menuai pro-kontra.
Dimana diketahui sebelumnya DPRK Aceh Utara mengusulkan nama calon Pj Bupati Aceh Utara kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menggantikan Azwardi.
Berdasarkan pertimbangan dari Legislatif, mereka hanya mengusulkan calon tunggal sebagai Pj Bupati Aceh Utara.
Setelah melalui musyawarah dengan unsur Pimpinan dan seluruh Ketua Fraksi di DPRK Aceh Utara, mereka sepakat mengusulkan T Aznal Zahri sebagai Pj Bupati.
Namun hal yang dianggap relevan oleh unsur pimpinan DPRK tersebut mendapat kritikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM).
Dimana menurut Muhammad Azhar selaku Ketua Gram, bahwa nama calon PJ Bupati Aceh Utara yang diajukan DPRK merupakan salah satu orang yang pernah bermasalah sebelumnya.
Dirinya sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh wakil Rakyat tersebut yang dianggap kebablasan dan terkesan sangat konyol, pasalnya masih banyak nama-nama lain yang jauh lebih potensial yang bisa diusulkan.
Pihaknya juga mempertanyakan mengapa DPRK Aceh Utara malah mengusulkan satu nama saja padahal dalam surat Menteri dalam Negeri jelas-jelas disebutkan bahwa DPR diminta untuk mengusulkan tiga nama.
Sementara itu, dukungan datang dari anggota pembina Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh (IMPAS) Jakarta, Aulia Nur menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi usulan Calon Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara dari DPRK Aceh Utara.
Menurut Aulia, Pengusulan Aznal Zahri sebagai Pj Bupati Aceh Utara sangat tetap, apalagi beliau putra asli Aceh utara pasti lebih memahami geopolitik dan planologi pembangunan Aceh Utara secara SDM maupun secara pembangunan.
Lebih lanjut, dirinya menambahkan Aceh Utara itu wilayah yang luas dan perlu seseorang pemimpin yang memahami kontek pembangunannya dan dinamika di daerah tersebut.
“Ya seperti Pak Aznal yang paham betul akan pembangunan daerah nya,” sebut Aulia.
Dia menegaskan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati sementara ini, seharusnya dipercayakan kepada putra daerah yang telah berkontribusi dan pengalaman mengelola pemerintahan.***
