Judul: Kritik Tanpa Data Mahasiswa Dipersimpangan Intkektual dan Alat Politik?
PIKIRANACEH.COM | BANDA ACEH – Kritik yang dilontarkan Sekretaris Wilayah Himapolindo, M. Iqbal Farabi, terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menuai sorotan. Pernyataan yang menilai Sekda “gagal memahami tupoksi” dinilai perlu ditopang dengan data dan kajian yang kuat agar tidak menjadi sekadar opini tanpa dasar.
Juru Bicara Muda Seudang Aceh Utara, Zulfadli, menegaskan bahwa kritik mahasiswa harus tetap berada dalam koridor intelektual dan berbasis riset.
“Menilai seorang pejabat publik gagal memahami tugas pokok dan fungsi bukanlah pernyataan ringan. Itu tuduhan serius yang seharusnya didukung oleh data, indikator kinerja, serta rujukan kebijakan yang jelas,” ujar Zulfadli.
Menurutnya, kritik yang hanya dibangun dari persepsi situasional—misalnya dengan melihat kondisi bencana lalu menyimpulkan keseluruhan kebijakan birokrasi keliru—tidak mencerminkan kritik akademik yang seharusnya menjadi ciri khas gerakan mahasiswa.
Ia menjelaskan, mengaitkan pergantian kepala dinas dengan ketidakpekaan terhadap bencana merupakan narasi yang cenderung populis, namun problematis. Dalam praktik pemerintahan, penanganan bencana dan penataan birokrasi bisa berjalan secara bersamaan.
“Dalam situasi krisis, pemerintah justru membutuhkan tim yang solid dan responsif. Rotasi pejabat bisa menjadi bagian dari solusi, bukan serta-merta masalah,” katanya.
Zulfadli juga mengingatkan bahwa kritik tanpa dasar ilmiah berpotensi membuka ruang bagi kepentingan politik.
“Mahasiswa harus berhati-hati agar tidak terjebak menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu. Tanpa data, kritik bisa kehilangan legitimasi dan berubah menjadi agitasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, gerakan mahasiswa selama ini dikenal kuat bukan karena kerasnya suara, melainkan karena kekuatan argumen dan basis intelektualnya.
Selain itu, menurutnya, menyeret posisi Sekda dalam framing politik praktis tanpa bukti yang jelas menunjukkan kekeliruan dalam memahami struktur pemerintahan.
“Sekda itu motor administratif, bukan aktor politik elektoral. Menuduh ketidaknetralan tanpa dasar yang kuat sama saja membangun opini di atas asumsi,” jelasnya.
Zulfadli menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki peran penting sebagai kontrol sosial, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab.
“Mahasiswa tidak dituntut untuk diam, tetapi dituntut untuk benar. Kritik harus lahir dari riset yang mendalam, analisis yang jernih, dan keberanian yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana, sehingga menurutnya publik membutuhkan kritik yang solutif, bukan sekadar gaduh.
“Di tengah situasi seperti ini, masyarakat butuh kejelasan dan solusi. Jika mahasiswa ingin tetap relevan, maka kritik harus berbasis data, bukan sekadar suara keras tanpa arah,” pungkasnya.
