Penduduk Tembus 200 Ribu, Kursi DPRK Lhokseumawe Berpeluang Bertambah pada Pemilu 2029<\/p>\n\n\n\n
PIKIRANACEH.COM | LHOKSEUMAWE<\/strong> \u2014 Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang telah menembus angka 200 ribu jiwa berpotensi membawa perubahan terhadap jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada Pemilu 2029.<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lhokseumawe, jumlah penduduk saat ini mencapai 201.789 jiwa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Data tersebut menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe dan Bawaslu Kota Lhokseumawe, Selasa (8\/9\/2026).<\/p>\n\n\n\n Jumlah penduduk tersebut tersebar di empat kecamatan. Banda Sakti menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 81.191 jiwa<\/strong>, disusul Muara Dua sebanyak 54.887 jiwa<\/strong>, Muara Satu 36.080 jiwa<\/strong>, dan Blang Mangat sebanyak 29.631 jiwa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Sekretaris Disdukcapil Kota Lhokseumawe, Zamzami, M.Si, menyebutkan angka tersebut merupakan data kependudukan yang sebelumnya juga telah disampaikan dalam rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KIP Lhokseumawe.<\/p>\n\n\n\n Jika mengacu pada ketentuan mengenai jumlah penduduk dan alokasi kursi DPRD kabupaten\/kota, kondisi tersebut membuka peluang jumlah kursi DPRK Lhokseumawe berubah dari 25 menjadi 30 kursi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Koordinator Teknis Penyelenggaraan KIP Kota Lhokseumawe, Teuku Marbawi, mengatakan penetapan jumlah kursi bukan menjadi kewenangan KIP di daerah. Penetapan dilakukan oleh KPU RI berdasarkan data kependudukan yang digunakan secara nasional.<\/p>\n\n\n\n \u201cSecara aturan, jumlah kursi DPRK Lhokseumawe berpotensi bertambah dari 25 menjadi 30 kursi. Namun kewenangan penetapannya berada di KPU RI berdasarkan data kependudukan yang diterima secara nasional,\u201d kata Marbawi.<\/p>\n\n\n\n Ia mengatakan KIP Lhokseumawe berencana menggelar forum group discussion (FGD) terbatas untuk menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait kemungkinan perubahan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Anggota Bawaslu Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar, menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari KIP, Bawaslu, Pemerintah Kota Lhokseumawe hingga partai politik.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, validitas data kependudukan menjadi faktor penting karena akan berkaitan dengan proses penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi.<\/p>\n\n\n\n \u201cSinergitas penting untuk memastikan data penduduk yang digunakan valid, prosesnya sesuai aturan, serta keputusan yang nantinya diambil memiliki legitimasi,\u201d ujar Ayi.<\/p>\n\n\n\n Ia juga menilai partai politik perlu dilibatkan dalam proses pembahasan sejak awal. Sebab, parpol merupakan peserta pemilu sekaligus representasi kepentingan politik masyarakat.<\/p>\n\n\n\n \u201cSebagai peserta pemilu sekaligus representasi kepentingan politik masyarakat, parpol perlu dilibatkan sejak awal,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, mengingatkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk juga perlu dilihat dari aspek penataan dapil.<\/p>\n\n\n\n Menurut Dedy, bertambahnya jumlah penduduk hingga melewati angka 200 ribu jiwa tidak hanya berkaitan dengan jumlah kursi, tetapi juga perlu dikaji dampaknya terhadap daerah pemilihan yang selama ini digunakan.<\/p>\n\n\n\n \u201cDengan penduduk yang bertambah menjadi 200 ribu lebih, tentu berdampak pada penambahan jumlah pemilih. Pertanyaannya, apakah dapil yang ada sekarang masih sesuai atau tidak,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, Anggota KIP Kota Lhokseumawe, Yuli Asbar, menyoroti persoalan hak pilih mahasiswa yang tinggal sementara di Kota Lhokseumawe.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, mahasiswa perantauan kerap menghadapi kendala administratif ketika hendak menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, ia mendorong agar sosialisasi mengenai hak pilih serta informasi administrasi kepemiluan diberikan secara lebih mudah dan luas kepada kalangan mahasiswa.<\/p>\n\n\n\n Sementara Koordinator Divisi Perencanaan Data Pemilih dan Informasi KIP Kota Lhokseumawe, Zainal Bakri, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil dan Lapas. Kami menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum melaksanakan pleno pada Oktober mendatang,\u201d kata Zainal.<\/p>\n\n\n\n Ia menyebutkan sejumlah persoalan masih menjadi perhatian dalam pemutakhiran data pemilih, di antaranya keberadaan pemilih di lembaga pemasyarakatan, pemilih yang telah meninggal dunia serta data pemilih dari kalangan pekerja migran.<\/p>\n\n\n\n Dengan jumlah penduduk yang kini mencapai 201.789 jiwa, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan kursi DPRK Lhokseumawe diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam persiapan Pemilu 2029.<\/p>\n\n\n\n Namun, perubahan dari 25 menjadi 30 kursi belum merupakan keputusan final. Penetapan tetap menunggu proses dan kewenangan pada tingkat nasional dengan menggunakan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penduduk Tembus 200 Ribu, Kursi DPRK Lhokseumawe Berpeluang…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10017,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,1],"tags":[6307],"newstopic":[6308],"class_list":["post-10016","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-politik","tag-kursi-dprk-lhokseumawe","newstopic-dprk-lhokseumawe"],"yoast_head":"\nBawaslu Dorong Sinergi<\/h3>\n\n\n\n
Data Pemilih Terus Dimutakhirkan<\/h3>\n\n\n\n