<\/p>\n
PIKIRANACEH.COM –<\/strong> Sebanyak 149 Gampong\/Desa di Provinsi Aceh masih alami Blank Spot.<\/p>\n Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf saat membuka sosialisasi regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh Ditjen SDPPI Kemkominfo, di The Pade Hotel, Kota Banda Aceh, kamis 8 Juni 2023.<\/p>\n Marwan mengatakan bahwa menyangkut dengan penggunaan gelombang perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio itu, mengingat provinsi Aceh yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak semuanya frekuensi radio bisa dinikmati oleh masyarakat di Aceh pada saat ini, atau istilah lain disebut dengan Blank spot.<\/p>\n Yang dimaksud dengan blank spot yaitu belum terjangkaunya sinyal atau akses internet.<\/p>\n Artinya sinyal-sinyal internet juga tidak ada, sinyal radio dan juga sinyal handphone. Menurut catatannya, ada 149 gampong yang ada di Aceh yang kondisinya tidak ada sinyal sama sekali (Blank Spot).<\/p>\n “Bisa jadi ini lebih, karena di Aceh jumlah gampong 6497 gampong, jadi ini kalkulasi berdasarkan catatan dari kita, yang kita himpun dari berbagai sumber. Dan ini sudah kami laporkan kepada kementerian Kominfo, dan juga Balmon serta kepada Kominfo Kabupaten\/kota se Aceh, “katanya.<\/p>\n Menurutnya, setelah pihaknya melaporkan kesana, Alhamdulillah ini sudah menjadi perhatian dari kementerian Kominfo, dan ini sudah ditangani oleh beberapa daerah, walaupun belum maksimal.<\/p>\n “Tapi kita berharap hal ini terus menerus menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena kalau kondisi blank spot, tidak mungkin tranformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden akan berjalan dengan maksimal.” Katanya. <\/p>\n Di katakan Marwan, peran pemerintah Aceh dalam mendukung penyelenggaraan frekuensi radio dapat dirujuk pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Bahwa pemerintah Aceh wajib menfasilitasi dan memberi kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel dan efisien dalam penyelenggaraan telekomunikasi. <\/p>\n “Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggaraan telekomunikasi,” Ucapnya. <\/p>\n Selanjutnya kata Marwan Nusuf, mengingat kondisi geografis di provinsi Aceh juga menjadi suatu tantangan. Kemudian katanya, kalau melihat dari sisi fenomena media sosial kita harus berhati-hati dalam penggunaannya, karena media sosial ini banyak sekali info-info hoax yang merugikan diri sendiri. <\/p>\n Di akhir kata sambutannya ia berharap dengan adanya sosialisasi itu menjadi literasi, sekaligus himbauan kepada masyarakat agar menggunakan spektrum frekuensi radio secara legal dengan memperhatikan keadaan hukum nasional maupun internasional.<\/p>\n Sementara itu Lutfi, kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh menerangkan, Bahwa penggunaan frekuensi di Aceh belum terlalu besar, tapi paling banyak digunakan oleh Pemda, seperti BPBD, Dishub, kemudian satpol PP. <\/p>\n “Makanya kita mengundang BPBD dan dinas Kominfo dan persendian sebagai ujung tombak dari pemda agar dapat menginfokan ke pengguna sesuai dan tertib serta legal,” Katanya. <\/p>\n Menyikapi tentang Blank spot, Lutfi mengatakan, mengingat Aceh terdapat gunung dan lembah,tentu masih ada sinyal yang tidak sepenuhnya ada. <\/p>\n “Kita juga berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait yang ada, sehingga mungkin mereka bisa pertahap untuk menambah jaringan di daerah-daerah.”<\/p>\n Ia juga berharap, dengan dilaksanakan kegiatan penggunaan spektrum frekuensi di Aceh, khususnya oleh Pemda dapat tertib dalam penggunaannya, dan juga bersertifikasi dengan Kominfo. <\/p>\n Menyangkut dengan sangsi, Lutfi Mengatakan, berdasarkan undang-undang pidana, perpu nomor 2, bahwa pernyataan sangsi secara administrasi, sehingga nanti dikenakan denda. <\/p>\n “Alhamdulillah untuk Aceh Sementara Nomor satu se-Indonesia untuk perizinan,” Katanya. ***<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" PIKIRANACEH.COM – Sebanyak 149 Gampong\/Desa di Provinsi Aceh…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2986,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[53,2857],"newstopic":[],"class_list":["post-2985","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-aceh","tag-blank-spot"],"yoast_head":"\n