<\/p>\n
PIKIRANACEH.COM – <\/strong>Sejumlah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie menjumpai Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar.<\/p>\n Tujuan para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Rumoh Geudong menjumpai Wali Negara Aceh yaitu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi terkait proses pendataan korban.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n “Kedatangan para ke korban HAM Rumoh Geudong tersebut ke Meuligoe Wali Nanggroe Aceh difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paska Aceh,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun, pada Kamis 7 September 2023. Dikutip Antara.<\/p>\n <\/p>\n Perwakilan Paska Aceh, Nursakdah Husein menyampaikan banyak persoalan yang dihadapi para korban pelanggaran HAM masa lalu di Rumoh Geudong.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Mulai dari bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat pendataan, banyak korban yang belum<\/p>\n diverifikasi kembali pasca pendataan, serta masih ada korban yang belum didata sama sekali oleh pemerintah.<\/p>\n “Kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa tanggal 21 Agustus dijadikan hari pelanggaran HAM Rumoh Geudong. itu dibuat tanpa ada kesepakatan dengan para korban secara menyeluruh,” kata Nursakdah.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Karena itu, Nursakdah meminta dukungan Wali Nanggroe untuk mendorong pihak-pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. <\/p>\n Hal senada juga disampaikan Saifuddin, salah seorang korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong ini berharap Wali Nanggroe dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mereka.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n “Apa yang direncanakan dan dilaksanakan kedepan bisa transparan, bisa dipantau bersama,” ujar Saifuddin.<\/p>\n Menanggapi penyampaian para korban, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud memerintahkan langsung instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.<\/p>\n “Hari ini, bersama para korban yang hadir, saya mengundang instansi-instansi terkait, BRA, KKR, dan Pemerintah Aceh, untuk mendengar langsung apa saja persoalan yang terjadi,” kata Tgk Malik.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Kata Tgk Malik, masalah ini muncul sebenarnya karena faktor komunikasi dan koordinasi antara instansi yang telah diberi tanggung jawab kurang berjalan, sehingga menyebabkan tidak sinerginya kerja yang dilakukan. <\/p>\n “Mulai saat ini harus kerjasama dengan baik, dan datangkan hasilnya. Semua laporkan bawa kepada saya,” ujarnya.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Wali Nanggroe menambahkan, instansi terkait tersebut memiliki wewenang bertemu dengan berbagai pihak di Pemerintah Pusat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi para korban. <\/p>\n “Maka kalau tidak bisa diselesaikan, saya yang akan turun langsung, datang ke Pemerintah Pusat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para korban ini,” demikian Tgk Malik Mahmud.***<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" PIKIRANACEH.COM – Sejumlah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5422,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[53,526,2990,4466],"newstopic":[],"class_list":["post-5421","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-aceh","tag-pidie","tag-rumoh-geudong","tag-wali-nanggroe"],"yoast_head":"\n