Judul: Kritik Tanpa Data Mahasiswa Dipersimpangan Intkektual dan Alat Politik?<\/p>\n\n\n\n
PIKIRANACEH.COM | BANDA ACEH<\/strong> \u2013 Kritik yang dilontarkan Sekretaris Wilayah Himapolindo, M. Iqbal Farabi, terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menuai sorotan. Pernyataan yang menilai Sekda \u201cgagal memahami tupoksi\u201d dinilai perlu ditopang dengan data dan kajian yang kuat agar tidak menjadi sekadar opini tanpa dasar.<\/p>\n\n\n\n Juru Bicara Muda Seudang Aceh Utara, Zulfadli, menegaskan bahwa kritik mahasiswa harus tetap berada dalam koridor intelektual dan berbasis riset.<\/p>\n\n\n\n \u201cMenilai seorang pejabat publik gagal memahami tugas pokok dan fungsi bukanlah pernyataan ringan. Itu tuduhan serius yang seharusnya didukung oleh data, indikator kinerja, serta rujukan kebijakan yang jelas,\u201d ujar Zulfadli.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, kritik yang hanya dibangun dari persepsi situasional\u2014misalnya dengan melihat kondisi bencana lalu menyimpulkan keseluruhan kebijakan birokrasi keliru\u2014tidak mencerminkan kritik akademik yang seharusnya menjadi ciri khas gerakan mahasiswa.<\/p>\n\n\n\n Ia menjelaskan, mengaitkan pergantian kepala dinas dengan ketidakpekaan terhadap bencana merupakan narasi yang cenderung populis, namun problematis. Dalam praktik pemerintahan, penanganan bencana dan penataan birokrasi bisa berjalan secara bersamaan.<\/p>\n\n\n\n \u201cDalam situasi krisis, pemerintah justru membutuhkan tim yang solid dan responsif. Rotasi pejabat bisa menjadi bagian dari solusi, bukan serta-merta masalah,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n Zulfadli juga mengingatkan bahwa kritik tanpa dasar ilmiah berpotensi membuka ruang bagi kepentingan politik.<\/p>\n\n\n\n \u201cMahasiswa harus berhati-hati agar tidak terjebak menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu. Tanpa data, kritik bisa kehilangan legitimasi dan berubah menjadi agitasi,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n Ia menambahkan, gerakan mahasiswa selama ini dikenal kuat bukan karena kerasnya suara, melainkan karena kekuatan argumen dan basis intelektualnya.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, menurutnya, menyeret posisi Sekda dalam framing politik praktis tanpa bukti yang jelas menunjukkan kekeliruan dalam memahami struktur pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n \u201cSekda itu motor administratif, bukan aktor politik elektoral. Menuduh ketidaknetralan tanpa dasar yang kuat sama saja membangun opini di atas asumsi,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n Zulfadli menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki peran penting sebagai kontrol sosial, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n \u201cMahasiswa tidak dituntut untuk diam, tetapi dituntut untuk benar. Kritik harus lahir dari riset yang mendalam, analisis yang jernih, dan keberanian yang bertanggung jawab,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana, sehingga menurutnya publik membutuhkan kritik yang solutif, bukan sekadar gaduh.<\/p>\n\n\n\n \u201cDi tengah situasi seperti ini, masyarakat butuh kejelasan dan solusi. Jika mahasiswa ingin tetap relevan, maka kritik harus berbasis data, bukan sekadar suara keras tanpa arah,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Judul: Kritik Tanpa Data Mahasiswa Dipersimpangan Intkektual dan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9584,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-9583","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik"],"yoast_head":"\n