PIKIRANACEH.COM – Keputusan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan Penjabat (PJ) Gubernur Aceh Achmad Marzuki satu periode kedepan, sekaligus menihilkan usulan DPR Aceh adalah sinyal kuat bahwa dirinya tidak mau diatur-atur oleh siapapun.
Presiden Joko Widodo secara berani menolak keinginan dan harapan (baca: aspirasi) rakyat Aceh yang sebelumnya meminta posisi PJ Gubernur harus orang Aceh seusai Achmad Marzuki mengakhiri masa jabatan satu periode.
Baca Juga: Anies Bilang Silahkan Renovasi JIS, Tapi Biarkan FIFA yang menilai
Hebatnya, Joko Widodo tidak perlu mengatakan banyak argumentasi untuk melanjutkan masa jabatan Achmad Marzuki. Bahkan pihak Kemendagri pun tidak banyak komentar ketika menyerahkan SK kepada Marzuki.
Lebih hebatnya lagi, DPRA yang sebelumnya menolak kemudian diam seribu bahasa, bahkan berbalik mendukung penuh keputusan terbaru presiden. Fenomena seperti ini jarang terjadi dalam pergulatan politik antara Aceh dan Jakarta yang biasanya menegangkan.
Mungkinkah DPRA atau rakyat Aceh sudah sangat nyaman dengan Joko Widodo? Atau tidak perlu lagi melakukan perlawanan. Artinya terima saja dengan lapang dada. Mana tahu dibalik itu ada kejutan besar dari presiden untuk Aceh sebagai imbal jasa.
Joko Widodo memang antitesis!
Luhut Binsar Panjaitan ketika menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pernah mengatakan, juga dalam banyak kesempatan selalu ia katakan, sosok Jokowi bukanlah figur yang mudah dapat diatur-atur atau ditekan berbagai pihak dalam membuat satu keputusan.
Baca Juga: Ketua ITF UIN Ar-Raniry Tekankan Pentingnya Perencanaan Keuangan Islam
Jokowi sendiri juga mengaku jika dirinya bukanlah pribadi yang mau diatur-atur demi kepentingan orang lain. Apa saya (Joko Widodo) tipe orang yang mudah didikte selama saya jadi gubernur dan walikota dulu?
Kalau kita lihat dalam beberapa peristiwa yang terjadi di tanah air, sikap Joko Widodo yang seperti bukan sembarang pria, dalam arti teguh pada sikapnya, terbukti. Misalnya soal HTI dan FPI, meski didemo tetapi ia tidak merubah keputusannya.
Masih ada bukti lainnya yang menegaskan bahwa Joko Widodo memang tidak gampang diatur-atur. Ia sangat tegas dan keras apalagi terhadap lawan-lawan politiknya. Menolak kebijakan Joko Widodo berarti itulah lawannya.
Sampai disini kelihatannya DPRA gagal membaca karakter Joko Widodo. Politisi lokal yang duduk di parlemen Aceh itu tidak mengenal sosok Presiden RI. Akibatnya, ibarat menepuk air yang memercik wajah sendiri. Suara DPRA tidak dianggapnya.
Secara politik Joko Widodo tidak salah. Ia yang pada pemilu pilpres dalam dua periode tidak sekalipun mendapatkan suara di Aceh. Padahal Joko Widodo tidak pernah memiliki kesalahan apapun sebelumnya terhadap rakyat Aceh.
Justru Prabowo Subianto yang saat masih aktif sebagai militer. Ia terlibat secara langsung dalam operasi berdarah untuk menumpas orang-orang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga menimbulkan banyak korban.
Prabowo Subianto sebagai komandan kopassus masa orde baru kala itu memiliki peran strategis dalam menjalankan operasi militer di Aceh. Malah ia yang mendapatkan suara 90 persen lebih dari rakyat Aceh. Gila bukan?
Tepat seperti yang dikatakan oleh Prof Humam Hamid, kesalahan Joko Widodo hanya satu yakni karena ia mewakili partai PDIP. Itu penyebab suara beralih ke Prabowo Subianto yang malah didukung oleh Partai Aceh, konon katanya partai para mantan kombatan yang pernah berperang melawan pasukan Prabowo di masa konflik.
Maka sangat wajar bila kemudian Joko Widodo bersikap tidak begitu ramah terhadap Aceh. Apalagi di periode kedua kepemimpinannya ia tidak lagi bersama Yusuf Kalla. Sebelumnya, delegasi Aceh kerap masuk melalui pintu wakil presiden Yusuf Kalla untuk urusan apapun.
Mestinya ini disadari betul oleh DPRA bahwa pendekatan yang tepat dengan lobi-lobi politik yang elegan akan melahirkan kepercayaan dari Joko Widodo paska lengsernya Yusuf Kalla. Sehingga DPRA dapat memainkan peran dan operan baru yang adaptif dengan karakter Joko Widodo yang tidak gampang digertak dan diatur-atur itu.
Namun sayangnya, DPRA telat dalam membaca dan mengisi kekosongan. Gaya politik DPRA yang didominasi oleh partai lokal tidak bertaji dan kurang cerdas. Seni berpolitiknya kaku dan terkesan jago kandang.
DPRA harus menyadari hal ini dan segera mengubah strategi politik kolektif nya agar memiliki daya dobrak yang kuat, terlebih jika menghadapi pusat. Sehingga Aceh punya harga tawar yang bagus dalam percaturan politik nasional.
Dalam konteks PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki memang tidak sepenuhnya kesalahan DPRA. Masih ada variabel lain yaitu Anggota DPR RI yang tergabung dalam Forbes Aceh yang juga abai terhadap kepentingan daerah. Hubungan DPRA-Anggota DPR RI Aceh sangat buruk.
Namun begitu, rakyat Aceh masih menaruh harapan besar dan kepercayaan pada pundak wakil rakyat yang sudah dipilih untuk membawa Aceh kepada kemajuan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Sebab itu DPRA perlu belajar dari pengalaman dan cepat membaca situasi.***
