PIKIRANACEH.COM – KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial, Selasa (23 Mei 2023) kemarin. Sebelum penggeledahan dilakukan, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma sempat menemui penyidik.
Ketika mendapat informasi bahwa ada penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan, Risma sedang rapat.
“Kemarin ceritanya saat saya kerja, saya rapat bersama staf tiba-tiba ada dari umum menyampaikan ke saya, ‘Bu ada KPK mau ke Dayasos (Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos),” papar Risma ke wartawan di kantornya, Rabu (24 Mei 2023).
“Saya langsung nangkep pasti kaitannya dengan BGR (Bhanda Ghara Reksa), karena memang anggarannya dari situ,” sambungnya.
BGR, sebuah BUMN, diduga terlibat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Diduga, BGR mendistribusikan 1,65 juta paket bantuan sosial sembako yang seharusnya milik Kementerian Sosial.
Ketika Risma mendengar bahwa tim KPK datang ke kantornya, ia meminta waktu untuk bertemu.
“Kemudian, boleh enggak saya ketemu dulu, saya bilang, oh iya mau KPK. Terus dijemput staf saya naik saya temui di ruang tamu saya,” ujar Risma.
“Kemudian cerita, dia (KPK) mau cari data di Kemensos, oh iya silakan saya bilang begitu, saya kan enggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu.
(Petugas KPK bilang) ‘Bu saya minta ruangan untuk menyiapkan’. (Saya jawab) ‘Oh iya, nanti kita siapkan, sudah, mereka naik,” sambung kader PDIP ini.
Setelah itu, Risma mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK, termasuk ruangan mana yang sedang digeledah.
Meskipun ia sempat menemui penyidik, Risma berdalih dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan intervensi. Dia juga menyinggung fakta bahwa Inspektur Jenderal di Kemensos berasal dari KPK.
“Inspektur saya itu dari orang KPK, saya tarik jadi inspektur di Kemensos, (ujarnya) ‘Bu kita enggak boleh intervensi’, oke saya bilang kita tidak akan intervensi,” ujar Risma.
Penggeledahan berlangsung hingga sore hari. Risma kembali menemui penyidik KPK yang kemudian berbincang sebentar sebelum akhirnya pergi.
Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku tak tahu soal detail kasus yang sedang diusut KPK. Ia hanya sempat ditunjukkan berita acara penggeledahan KPK oleh stafnya.
“Oh iya ternyata betul berita acaranya adalah masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020, kejadiannya ini sekitar bulan September,” kata Risma.
Risma mengklaim bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang kasus tersebut. Dia menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kemensos sudah tidak lagi menyalurkan bantuan sosial berupa barang, melainkan hanya dalam bentuk uang.
Terkait penggeledahan tersebut, KPK telah mengkonfirmasinya sebagai kebenaran. Namun, saat ini belum ada pernyataan lebih lanjut mengenai kasus yang dimaksud.
Kasus ini diduga terkait penyelidikan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) selama periode tahun 2020 hingga 2021 di Kemensos RI.
KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangkanya disebut-sebut ialah Kuncoro Wibowo.
Ia menjabat sebagai direktur utama BUMN dalam bidang logistik, Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic selama 3 tahun setengah sampai Desember 2021 lalu.
Terkait status tersangka tersebut, Kuncoro belum memberikan pernyataan ke publik. Ia sempat menjabat Dirut Transjakarta sekitar 2 bulan sebelum akhirnya mundur.
Belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh KPK terkait status Kuncoro. KPK hanya membenarkan bahwa kasus tersebut sudah naik penyidikan.
Belum ada pernyataan dari Kuncoro terkait kasus tersebut. ***
