PIKIRANACEH.COM – Kehadiran Presiden RI Joko Widodo di Nanggroe Aceh pada 27 Juni 2023 di Rumoh Geudong, Gampong Bili Kemukiman Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Pidie dalam rangka melakukan pembukaan secara resmi atau mereka sebut kick off penyelesaian kasus HAM Berat konflik Aceh.
Kedatangan Joko Widodo ke Aceh sebagai simbol negara RI tentu saja disambut gegap gempita, terutama oleh pejabat pusat, para pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mendapatkan keuntungan atau kecipratan manfaat atas kehadiran Joko Widodo tersebut.
Baca Juga: Jokowi ke rumoh Geudong : mewarisi luka lama, menambah luka baru
Tidak demikian halnya dengan kebanyakan masyarakat Aceh tingkat Grassroots (masyarakat akar rumput), mereka justru merasa bingung dan bertanya-tanya atas tujuan apa orang nomor satu di republik ini perlu datang ke Aceh.
Katanya mau menyelesaikan HAM Berat di Rumoh Geudong yang pernah terjadi semasa konflik GAM dan RI. Mengapa hanya peristiwa rumoh geudong? Bagaimana dengan belasan kasus HAM Berat lainnya?
Perasaan pesimistis masyarakat dan rasa tidak percaya kepada pemerintah untuk menyelesaikan pelbagai persoalan Aceh ternyata masih tinggi. Masyarakat Aceh tidak mempercayai Pemerintah Indonesia.
Justru sebaliknya, sikap Pemerintah Kabupaten Pidie yang secara gegabah melenyapkan Rumoh Geudong telah memperkuat keyakinan bahwa PJ Bupati Pidie memiliki itikad tidak baik dalam perkara penyelesaian Kasus HAM Berat Aceh.
Sejatinya PJ Bupati Pidie tidak bergerak sendiri tanpa mendengarkan semua pihak terlebih dahulu terutama para korban yang masih hidup dan keluarga mereka sebelum memusnahkan bukti sejarah “Rumoh Geudong”. Akibatnya, sepak terjang PJ Bupati Pidie itu semakin menurunkan kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat.
Ketidakpercayaan masyarakat Aceh kepada pusat bukanlah tanpa alasan. Terlalu banyak bukti yang dapat dibeberkan untuk sekedar menunjuk tipu daya atau kebohongan pusat terhadap Nanggroe Aceh.
Baca Juga: Rumoh Geudong Dilenyapkan, Ada Bukti Sejarah yang Hilang
Sebab itu Juru Bicara Muda Seudang Aceh Utara Zulfadhli Nurdin tegas mengatakan kehadiran Jokowi tersebut terasa tidak penting terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh atau bahkan terkesan hanya mewarisi luka lama dan menambah luka baru hal ini terbukti dengan dilakukannya penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong.
Kita melihat keinginan pusat untuk menuntaskan semua persoalan Aceh paska perdamaian dengan GAM belum menyentuh akar masalah secara holistik dan sungguh-sungguh. Indikasi itu bisa dilihat pada aspek implementasi sejumlah hasil kesepakatan perdamaian yang tidak dijalankan oleh RI. Padahal dalam dokumen MOU Helsinki sudah jelas disebutkan.
Maka, wajar jika rakyat Aceh hari ini bertanya, untuk kepentingan siapa kehadiran Jokowi di Nanggroe Aceh? Jangan-jangan hanya untuk kepentingan Pilpres 2024. Bukannya tidak setuju tetapi perjelas dahulu kerangka penyelesaian Kasus HAM Berat Aceh secara terbuka dengan melibatkan rakyat Aceh.
Sehingga tidak seperti janji-janji pusat yang sudah-sudah. Habis diucapkan langsung dilupakan. Artinya kasus penyelesaian Kasus HAM Berat Aceh setelah di KiCK lalu kemudian OFF. Tanpa penyelesaian dan keadilan.
Satu lagi perlu dicatat, Jangan Warisi Luka Lama dan Menambah Luka Baru.***
