PIKIRANACEH.COM – Polemik terkait impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas masih terus berlanjut. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyetujui impor tersebut, namun keputusan akhir masih ada di tangan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengungkapkan bahwa Kemenhub menyetujui impor darurat Kereta Rel Listrik (KRL) jika langkah tersebut dapat menjamin keselamatan penumpang.
“Pada prinsipnya, selama aspek keselamatan dijaga, keberlangsungan layanan dilanjutkan, kita tetap juga bisa mengakomodir jika dilakukan impor untuk jadi solusi sementara sebelum produksi INKA selesai,” kata Adita saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (24 Mei 2023).
Adita mengungkapkan, pandangan dan sikap Kemenhub yang mendukung impor KRL bila memang dibutuhkan ini sudah disampaikan ke Luhut dan juga PT KAI.
“Itu sudah kita bicarakan dengan KAI, surat juga sudah kita sampaikan. Sekarang kita tunggu Pak Luhut keputusannya seperti apa,” tegasnya.
Adita menjelaskan bahwa keputusan Kementerian Perhubungan didasarkan pada pertimbangan terkait aspek keselamatan dan kelancaran layanan transportasi. Kemenhub mencermati tren peningkatan penggunaan KRL dan menganggap penting untuk memastikan keberlanjutan layanan tersebut.
“Dikhawatirkan kalau kereta itu berkurang karena masalah usia dan sebagainya, layanannya tidak bisa jalan baik, aspek keselamatan harus kita pastikan,” pungkasnya.
Di sisi lain, menteri yang sering dijuluki “Lord” karena reputasinya dalam menyelesaikan berbagai urusan, mengungkapkan bahwa ia lebih mendukung penggunaan gerbong produksi dalam negeri.
“Kita menunggu laporan terakhir mengenai hasil audit,” pungkas Luhut.
Meskipun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor KRL, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berupaya mempengaruhi Menko Luhut untuk melaksanakan impor darurat KRL sebanyak 10-12 rangkaian kereta setelah Hari Raya Idul Fitri atau awal Mei 2023.
“Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri,” kata Luhut saat ditemui di The Westin Jakarta, Selasa (9 Mei 2023).
Namun, Menko Luhut menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih sedang dalam tahap pembahasan terkait rencana impor KRL tersebut.
Kementerian BUMN sedang melakukan perhitungan ulang terkait okupansi KRL dan hasil perhitungan tersebut telah diserahkan kepada BPKP sebagai bahan pertimbangan terkait impor KRL.
Menko Luhut menyebut bahwa pihaknya sedang menunggu hasil evaluasi dari BPKP yang akan menjadi faktor penentu dalam keputusan impor KRL tersebut.
“Kita menunggu laporan terakhir mengenai hasil audit,” ujar Luhut. ***
