PIKIRANACEH.COM – Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melangsungkan Rapat Kerja Teknis Nasional 2023 di Kota Solo Surakarta selama tiga hari, Kamis-Sabtu, 10-13 Agustus 2023.
Pada kegiatan Rakernis tersebut diserahkan pula penghargaan oleh Direktur Usaha dan Investasi Dr Catur Sarwanto kepada TPU KP teladan terpilih berdasarkan beberapa kategori yang berbasis pada kinerja selama tahun 2023. Penyerahan penghargaan ikut mendampingi Wiwik Fitrianingsih, Firman, dan pejabat lainnya.
Baca Juga: Mengapa Guru Dibiarkan Mengadu Nasib dalam Pusaran Pinjol?
Penghargaan diserahkan kepada 4 orang TPUKP berdasarkan kinerja terbaik masing-masing kategori; Realisasi Kredit Tertinggi kepada TPU KP Wilayah Kerja Kaltim, Kategori Pembinaan Pelaku Usaha Terbanyak kepada TPU KP Wilayah Kerja Jateng, Kategori Kepatuhan Pelaporan kepada TPU KP Wilayah Kerja Bali, dan Pencapaian Kinerja Terbaik Semester I kepada TPU KP Wilayah Kerja Gorontalo.
Secara umum, sejak Januari sampai Juli 2023 TPU KP sudah berhasil membina dan mendampingi sebanyak 1.628 pelaku UMKM di seluruh daerah kerja TPU KP. Pendampingan tersebut terkait administrasi dan akses pembiayaan, baik yang bersumber dari bank maupun non bank.
Dari jumlah UMKM yang dibina tersebut, sebanyak 533 UMKM berhasil mendapatkan pembiayaan sebesar Rp20,7 miliar. Kemudian 413 pelaku usaha telah mengantongi nomor induk berusaha (NIB) yang difasilitasi oleh TPU KP.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo merasa cukup berbangga atas pencapaian yang telah dilakukan oleh TPUKP. Ia berharap pemberdayaan UMK ini supaya terus ditingkatkan, tidak hanya pada aspek manajemen usaha, namun juga pada aspek lainnya agar dapat mendorong UMK naik kelas.
Baca Juga: Dukung Program Gammawar TP PKK Aceh untuk Pencegahan Stunting, DKP Bagikan 1,3 Ton Ikan
“UMK merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena kontribusinya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.
Dikatakannya, dalam upaya mendukung program prioritas KKP, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong terwujudnya hilirisasi perikanan diantaranya melalui fasilitasi peningkatan investasi dan akses pembiayaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan instansi lingkup KKP tetapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
Selain itu, Ditjen PDSPKP melakukan beragam edukasi kepada UMK tentang pengolahan dan mutu produk sesuai standar, kewirausahaan dan akses pembiayaan, serta branding dan pemasaran.
Baca Juga: TPUKP Aceh Fasilitasi KUR untuk UMKM
Dalam rangka mendukung percepatan kemudahan berusaha, Ditjen PDSPKP juga menyelenggarakan Gerai Pelayanan Terpadu, seperti pelayanan Perijinan Berusaha Sub-Sektor Pengolahan Ikan, Perijinan Berusaha Pasca Panen, Perijinan Berusaha Sub-Sektor Pemasaran Ikan, dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP).
Melalui kegiatan Rapat Kerja Teknis ini diharapkan TPUKP dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP, dan memberikan kontribusi positif untuk menciptakan langkah-langkah inovatif, serta sinergi dengan semua pihak terkait untuk memberikan kecepatan, ketepatan, dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk dapat tumbuh dan naik kelas.
“Pemberdayaan usaha dapat dilakukan dengan menumbuhkan UMK yang dapat menjadi role model atau champion, sehingga dapat berperan sebagai agen perubahan di lingkungannya. sebab itu saya meminta prestasi tersebut agar terus ditingkatkan, sehingga kehadiran TPUKP dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Budi.***
