Banda Aceh – Koordinator Wilayah Mualem Center, Syamsurijal, S.Pd, menilai dinamika yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat ini telah memasuki fase yang memerlukan kebijaksanaan dan langkah strategis untuk meredam konflik kepentingan yang semakin terbuka ke publik.
Sebagaimana diberitakan, situasi politik di DPRA memanas seiring munculnya ketidakpuasan sejumlah anggota terhadap kepemimpinan Zulfadli (Abang Samalanga). Bahkan, dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025, muncul permintaan agar Muzakir Manaf bertemu langsung dengan anggota dewan tanpa kehadiran unsur pimpinan—sebuah sinyal kuat adanya krisis kepercayaan internal, Serta hembusan isu memanasnya konflik perebutan tampuk pimpinan DPRA itu harus dari Wilayah Pasee.
Di tengah kondisi tersebut, langkah Muzakir Manaf yang dikabarkan telah menyiapkan dua nama calon pengganti pimpinan DPRA dinilai sebagai upaya konsolidasi untuk mencari stabilitas politik di Aceh. Dua figur yang mencuat, yakni Azhari M. Nur dan Saiful Bahri (Pon Yahya), disebut merupakan hasil dari proses konsultasi lintas wilayah dan pertimbangan matang di internal Partai Aceh.
Namun demikian, Syamsurijal menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pergantian figur, melainkan harus memperhatikan keseimbangan representasi wilayah sebagai bagian dari rekonsiliasi politik yang lebih luas.
“Konflik yang terjadi hari ini bukan semata persoalan personal, tetapi sudah menyentuh aspek kepentingan wilayah dan keseimbangan kekuasaan. Karena itu, kami menyarankan agar Ketua DPRA ke depan dipertimbangkan berasal dari wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh,” ujarnya. (10/04/2026)
Menurut Syamsurijal yang sapaan akrabnya Naga Selatan, selama ini distribusi posisi strategis di Aceh masih belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan wilayah. Padahal, keterwakilan yang adil dapat menjadi kunci untuk meredam potensi konflik dan memperkuat solidaritas politik internal.
Naga Selatan juga menilai bahwa pendekatan berbasis wilayah dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas politik internal Partai Aceh dan DPRA, sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan di mata publik.
“Kita butuh sosok yang tidak hanya mampu memimpin secara administratif, tetapi juga menjadi simbol pemersatu. Barsela memiliki potensi kader yang layak dan representatif untuk itu,” tambahnya.
Ia berharap, keputusan yang akan diambil oleh Muzakir Manaf nantinya benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan politik, rekonsiliasi internal, serta kepentingan jangka panjang pembangunan Aceh.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki arah politik Aceh ke depan. Jangan sampai konflik elite terus berulang hanya karena ketimpangan kepentingan yang tidak diselesaikan secara bijak,” tutup Naga Selatan. Sang Koordinator wilayah mualem center pusat
