PIKIRANACEH.COM – Fraksi Partai Aceh (F-PA) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) Aceh meminta Pemerintah Aceh menunda pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI ke 2025.
Pemerintah Aceh dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan cara menyurati Presiden Joko Widodo.
Fraksi Partai Aceh (F-PA) juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh agar berkomunikasi dengan Pemerintah Sumatera Utara untuk sama-sama menyurati Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo agar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI Aceh-Sumut ditunda ke tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Juru bicara (Jubir) Fraksi Partai Aceh (F-PA), Irfansyah, dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap rancangan Qanun Aceh tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2023, di Gedung DPR Aceh, pada Sabtu 30 September 2023.
“Mengingat kurangnya persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut baik dari segi pendanaan maupun sarana dan prasarana pendukung,” ucap Irfansyah.
Alasan lain PON 2024 ditunda, lanjut Irfansyah, mengingat pada 2024 merupakan tahun politik. Di mana ada pemilihan legislatif, baik daerah maupun nasional, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
Fraksi Partai Aceh (F-PA) juga sependapat dengan Badan Anggaran (Banggar) untuk tidak menggunakan dana sharing pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, sebelum ada kepastian final dan tertulis dari pemerintah pusat.
Peruntukkan dana tersebut harus dijelaskan secara jujur dan transparan.
“Kita meminta dengan tegas kepada Pj Gubernur Aceh untuk berpedoman kepada UUPA dalam penggunaan dana otonomi khusus dan tidak sepakat jika dana otsus digunakan untuk pembangunan venue PON,” ujar Irfansyah.
Di samping itu, Irfansyah meminta Pj Gubernur Aceh untuk menaruh perhatian penuh, terutama dalam hal peningkatan anggaran melalui P-APBA tahun anggaran 2023 untuk pembinaan dan pelatihan atlet daerah.
“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga marwah Aceh, jangan sampai Aceh malu dan dipermalukan gara-gara tidak mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Aceh untuk pembinaan atlet,” tegasnya. ***
